Banyak oknum yang masih sengaja mendistorsi sejarah Papua
untuk menjaga konflik di Papua. Bahkan ada
orang-orang yang memutarbalikkan sejarah dan masih menyangkal realitas
integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia. Hal tersebut yang mungkin
mendasari keresahan rakyat Papua. Dalam tulisan ini saya akan mendedahkan hal
yang mungkin akan menjadi sebuah obat penenang keresahan tersebut.
Tanggal 1 Oktober 1962 pemerintah Belanda di Irian Barat menguasai
wilayah ini untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations
Temporary Executive Authority (UNTEA) sampai dengan 1 Mei 1963. Kemudian ,
bendera Belanda itu diturunkan dan diganti dengan bendera Indonesia dan bendera
PBB.
Selepas itu, PBB
menyusun kesepakatan yang dikenal sebagai "Perjanjian New York" untuk
memberikan kesempatan kepada orang-orang Irian Barat yang disurvei oleh Pepera
tahun 1969 yang diwakili oleh 175 orang sebagai perwakilan dari delapan
kabupaten waktu. Hasil penelitian menunjukkan orang-orang Irian Barat sepakat
untuk bersatu dengan pemerintah Indonesia.
Sejarah masuknya Irian Barat (Papua) ke dalam wilayah Negara
Republik Indonesia (NKRI) sudah sah dan tepat. Itu tidak perlu dipertanyakan
dan dirusak. Kekhawatiran tentang dimasukkannya sejarah Papua ke dalam
Indonesia yang telah ditetapkan melalui Pepera di 1969 sepertinya harus
dihilangkan.
Selain itu rakyat papua sudah melakukan Sumpah Pemuda, 28
Oktober 1928. Para pemuda Papua hadir dan berjanji bersama-sama dengan pemuda
dari daerah lain. Poreu Ohee adalah salah satu bukti pemuda Papua yang hadir
pada saat itu. Sepatutnya rakyat papua bersyukur untuk memberikan kontribusi
positif terhadap pembangunan di Papua.
Ketika kau tidak melupakaan kenegaramu, percayalah negaramu
yang berasaskan keTuhanan yang maha esa ini tidak akan pernah melupakanmu. Hal tersebut
mulai terlihat dari keseriusan pemerintah akan pembangunan akses jalan daerah
terpencil di papua. Menurut data dari Kementerian PUPR , pada 2014 ada 827 KM
dari Jalan Papua yang belum selesai karena masih ditutupi dengan hutan .
Pada akhir 2015, 169 KM dari jalan telah selesai , dengan
hanya 658 KM tersisa untuk dibangun . Setelah itu , pembangunan akan
dilanjutkan di Ilaga di wilayah Puncak Jaya . Kemudian , jalan Ilaga akan
terhubung dengan 466 KM jalan dari Wamena - Mulia - Ilaga . Jalan-jalan yang
belum tersambung adalah Hebema - Kenyam , Kenyam - Batas Batu, dan Batas Batu –
Mamugu.
Hal terbaiknya adalah pembangunan yang berjumpa dengan alam kerap
kali memaksa alam untuk mengalah, ini tidak terjadi di Papua Barat. Dalam
kesempatan langka ini, proyek utama jalan Trans Papua menepi untuk pelestarian
Lorentz Park. Salah satu dasarnya yaitu, keprihatinan atas Taman Lorentz yang
merupakan taman nasional terbesar di Asia Tenggara. Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR) cukup berhati-hati atas harta nasional ini sehingga
memilih untuk menemukan rute lainnya.
Sikap tersebut sekaligus berupaya tetap melestarikan flora
dan fauna yang mewakili 80% dari total fauna mamalia dari Irian Jaya. Selain itu
ada pula, keanekaragaman budaya dengan tujuh kelompok etnis sekaligus
mempertahankan gaya hidup tradisional mereka.
Keseriusan pemerintah lainnya adalah pembangunan dan
kesejahteraan provinsi Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu, secara bersamaan
dilakukan di semua aspek, termasuk sumber daya manusia. Kementerian Perhubungan
melalui Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia juga mengambil bagian dalam
program pembangunan percepatan untuk Papua dan Papua Barat.
Pada 28 April 2016, sebelas dari anak papua telah
menyelesaikan pendidikan yang berlangsung di Balai Pendidikan dan Pelatihan
Penerbangan (BPPP) atau Sekolah Penerbangan dari Banyuwangi Quirina Mintje di
Jakarta. Hal tersebut menambah catatan lahirnya pilot-pilot Papua dan Papua
Barat dengan jam terbang yang cukup dari 170 jam minimal, mereka telah memenuhi
syarat untuk dilisensikan Pilot Commercial.
Perkembangan provinsi Papua dan Papua Barat telah menjadi fokus
pemerintah Indonesia. Sejak tahun 2011, Presiden Jokowi memulai Satuan
Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat atau Unit Percepatan Pembangunan Provinsi
Papua dan Papua Barat(UP4B). Lembaga pemerintah tersebut dibangun untuk
mendukung koordinasi, memfasilitasi, dan mengontrol percepatan pengembangan Papua
dan Papua Barat.
Data-data tersebut yang mewakili judul tulisan ini. Saya beranggapan
bahwa jika judul dari Indonesia untuk Papua merupakan hal yang pamrih seolah
papua yang membutuhkan Indonesia. Lebih dari itu Belanda misalnya dalam sejarah
ingin menduduki Papua, sedangkan papua memilih Indonesia menjadi bagian dari
kemerdekaannya. Sudah sepatutnya Papua yang merupakan gugusan pulau Indonesia seperti
Jawa dan Sumatra yang telah terlebih dahulu memiliki banyak fasilitas, pun diberi
fasilitas yang mendukung.
Sebab Papua pun bagian dari Republik Indonesia. Semisal dalam
permainan puzzle Papua adalah salah
satu potongan gambar dan Indonesia adalah permainan puzzle tersebut. Dengan demikian maka Indonesia tanpa Papua tetap akan menjadi
Indonesia namun yang perlu digaris bawahi Indonesia tidak mempunyai keutuhan
gambar jika potongan gambar tersebut hilang.
Sumber tulisan: http://papuanews.org/
0 komentar:
Posting Komentar